PERTAMBANGAN -

Hukum pertambangan adalah seperangkat peraturan yang mengatur seluruh kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga pasca-tambang, mencakup aspek perizinan, lingkungan, keselamatan, dan hak penguasaan sumber daya mineral dan batubara (Minerba) agar bermanfaat bagi rakyat dan negara, dengan UU No. 4 Tahun 2009 (beserta perubahannya) sebagai landasan utamanya di Indonesia.

Tujuan Hukum Pertambangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam: Mengatur pemanfaatan kekayaan alam secara bijak sesuai amanat UUD 1945.
Manfaat bagi Rakyat: Memastikan hasil tambang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.
Perlindungan dan Keseimbangan: Melindungi pelaku industri, masyarakat, dan lingkungan dari dampak negatif pertambangan.
Kepastian Hukum: Memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perizinan, operasi, dan penegakan sanksi.

Aspek yang Diatur

Perizinan (IUP, IPR): Proses permohonan dan penerbitan izin usaha pertambangan.
Pengelolaan Lingkungan: Kewajiban AMDAL, pengelolaan limbah, dan reklamasi lahan.
Keselamatan Kerja: Standar kesehatan dan keselamatan bagi pekerja tambang.
Pengawasan dan Sanksi: Wewenang pemerintah untuk inspeksi dan penjatuhan sanksi pidana/administratif bagi pelanggar.
Hubungan dengan Hukum Lain: Terkait erat dengan hukum lingkungan, ketenagakerjaan, perpajakan, dan pertanahan.

Dasar Hukum Utama di Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Perubahan UU Minerba).

You missed

Kantor hukum Cleopatra & partners berdiri sejak 2018 di Jagakarsa Jakarta Selatan.

Lawfirm Cleopatra & partners / PBH merah putih Nusantara

Penanganan Kasus Narkotika

PBH MERAH PUTIH NUSANTARA