PERTANAHAN -

Hukum pertanahan adalah keseluruhan peraturan hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam di dalamnya, mencakup kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penyelesaian sengketa agar tercipta keadilan dan kepastian hukum, dengan landasan utama di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Ini mencakup hak-hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, serta pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum, seperti yang dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Cakupan Utama Hukum Pertanahan:

Hak Penguasaan Tanah: Mengatur siapa yang boleh memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dll.).
Hubungan Hukum: Menetapkan hubungan antara orang/badan hukum dengan tanah, serta hubungan antara para pihak yang berkepentingan.
Pendaftaran Tanah: Proses legal untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui sertifikat.
Penyelesaian Sengketa: Mekanisme untuk menyelesaikan konflik terkait tanah, baik melalui pengadilan (PTUN untuk administrasi, Peradilan Umum untuk kepemilikan) maupun mediasi.
Aspek Sumber Daya Alam: Dalam arti luas, juga mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya.

Tujuan Hukum Pertanahan:

Menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah.
Mengatur hubungan manusia dengan tanah secara adil dan berkelanjutan.
Memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara.

Landasan Hukum di Indonesia:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Menjadi pedoman utama yang mengatur berbagai aspek pertanahan, termasuk jenis-jenis hak atas tanah.
Peraturan Pelaksana: UUPA kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain, seperti undang-undang kehutanan, minerba, dll..

You missed

Kantor hukum Cleopatra & partners berdiri sejak 2018 di Jagakarsa Jakarta Selatan.

Lawfirm Cleopatra & partners / PBH merah putih Nusantara

Penanganan Kasus Narkotika

PBH MERAH PUTIH NUSANTARA